Skema Sertifikasi AHLI TATA KELOLA RISIKO TERINTEGRASI merupakan Skema Sertifikasi OKUPASI yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSP Manajemen Risiko). Kemasan Kompetensi dibuat mengacu kepada Standar Khusus  yang telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor Kep.344/LATTAS/X/2018 Tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Manajemen Risiko Non Perbankan. Standar Khusus yang diterapkan dan dikembangkan berdasarkan pada Permenakertrans No.21/MEN/2007 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI sehingga model standar kompetensi bidang yang dikembangkan harus mengacu kepada Regional Model of Competency Standard (RMCS).

Skema Sertifikasi AHLI TATA KELOLA RISIKO TERINTEGRASI digunakan untuk memastikan kompetensi tenaga kerja pada bidang manajemen risiko yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri sesuai pemintaan Asosiasi Industri dan Asosiasi Profesi Manajemen Risiko, serta mendukung diberlakukannya Pasar Tunggal ASEAN dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pasal 13 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan Penilaian Risiko”. Skema Sertifikasi ini sebagai acuan bagi LSP Manajemen Risiko dan Asesor Kompetensi dalam melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Okupasi AHLI TATA KELOLA RISIKO TERINTEGRASI.

Kelompok Unit Kompetensi Inti

Judul Unit Kompetensi Inti :

  1. Menganalisis Aspek Strategis Dari Manajemen Risiko

 Kelompok Unit Kompetensi Pilihan

Judul Unit Kompetensi Pilihan :

  1. Menganalisis Aspek Tata Kelola Risiko Pada Organisasi

Pemohon sertifikasi disyaratkan :

  1. Pendidikan formal minimal S-1/D-4 sederajat semua program studi, dibuktikan dengan fotokopi Ijazah
  2. Memiliki Pengalaman Kerja minimal 15 tahun, dibuktikan dengan memberikan Riwayat Pekerjaan.
  3. Dari Pengalaman Kerja yang dimiliki, minimal 3 tahun diantaranya pada posisi Strategis (Kepala Divisi/Wilayah, Wakil Direktur, Direktur, Direksi, Komisaris), dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari Instansi atau Perusahaan.
  4. Apabila calon peserta tidak memenuhi persyaratan pada poin 2 dan 3, maka calon peserta diwajibkan mengikuti Sertifikasi Kompetensi Ahli Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi (AMROT), dan pada posisi jabatan minimal sebagai manager/kepala divisi. Dibuktikan dengan fotokopi Sertifikat AMROT, dan Surat Keterangan Kerja dari Instansi atau Perusahaan.
  5. Mengikuti Pelatihan Certified Risk Governance Professional (CRGP) / Pelatihan Persiapan Uji Kompetensi Ahli Tata Kelola Risiko Terintegrasi (ATKRT) sebagai Pelatihan berbasis kompetensi untuk profesi Bidang Manajemen Risiko Non Perbankan dibuktikan dengan fotokopi Sertifikat Pelatihan.
  6. Selain Dokumen Persyaratan tersebut, Peserta juga wajib memberikan dokumen tambahan sebagai verifikasi data BNSP, berupa :
    a. Foto Copy KTP, atau Pasport (khusus WNA).
    b. Pas Foto ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar (latar belakang merah).